Destinasi

Transparansi pengelolaan dana desa adalah kunci pembangunan yang akuntabel. Artikel ini akan mengupas tuntas pentingnya publikasi dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes, serta laporan pertanggungjawaban APBDes secara terbuka kepada masyarakat. Pahami langkah-langkah dan manfaatnya untuk desa yang lebih maju.

Dana Desa adalah hak seluruh warga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa secara merata. Masyarakat memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawasi penggunaan anggaran agar transparan, tepat sasaran, dan bebas dari korupsi. Keterlibatan aktif warga dalam musyawarah dan pengawasan lapangan adalah kunci utama keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pernahkah Anda membayangkan jalan setapak […]

Jakarta — Kabar penting bagi para perangkat desa di seluruh penjuru negeri. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) baru saja melontarkan sentilan keras terkait tuntutan profesionalisme di tingkat desa. Integritas dan pemahaman manajemen pemerintahan kini menjadi syarat mutlak bagi kepala desa agar tidak tersandung masalah di kemudian hari. Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa posisi kepala desa bukan […]

Jombang, Desantara.co Disaksikan Muspika Ploso, Kepala Desa Rejoagung Sugeng, melantik dua perangkat desa, masing masing, Erik Pudjianto sebagai Kepala Dusun Rejoagung, dan Setya Angga Dwi Cahyono, sebagai Sekretaris Desa Rejoagung. Hadir dalam kesempatan tersebut, Camat Ploso Tridoyo Purnomo, S.STP, Forkopimcam Ploso, perangkat desa, BPD, Ketua PKK beserta pengurus, para ketua RT/RW, tokoh agama, serta tokoh […]

Dana desa adalah amanah besar untuk pembangunan. Pengawasannya bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pihak. Mari kita pahami peran masing-masing dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dana desa.

Korupsi dana desa Pasuruan. Majelis Hakim Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara kepada mantan Kades Ambal-Ambil atas penyelewengan dana desa tahun 2021-2022. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp448 juta atau menghadapi tambahan masa hukuman satu tahun penjara. Putusan Hakim Terkait Kasus Korupsi APBDes Ambal Ambil Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi […]