Koperasi Desa Merah Putih Jadi Senjata Prabowo Lawan Jeratan Lintah Darat
- account_circle Andika
- visibility 5
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal asal-usul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Bukan gagasan yang muncul dalam semalam, proyek ini adalah buah dari pengalaman panjangnya saat masih berseragam tentara.
Prabowo bercerita, saat bertugas di pelosok negeri, ia sering mendapati warga yang hidupnya morat-marit. Bahkan, memori pahit melihat warga meregang nyawa karena kelaparan masih membekas kuat di ingatannya. Pengalaman miris itulah yang memicu niatnya untuk mengatrol ekonomi warga desa lewat jalur koperasi.
Akar Masalah di Pedesaan
Bukan cuma soal perut, Prabowo menyoroti musuh laten di tingkat desa: lintah darat. Warga yang terdesak kebutuhan seringkali terjebak utang dengan bunga mencekik. Kondisi ini membuat mereka makin sulit keluar dari kubangan kemiskinan.
“Kekuatan kita ada di desa-desa,” ujar Prabowo saat puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta, Senin (13/7/2026). Ia menegaskan bahwa kemandirian bangsa harus dimulai dari akar rumput.
Koperasi diyakini sebagai “vaksin” yang tepat untuk melawan para pengepul utang tersebut. Dengan wadah ini, akses modal warga diharapkan lebih mudah dan murah. Tidak perlu lagi lari ke rentenir yang justru bikin buntung.
Langkah Nyata di Lapangan
Sejauh ini, progres pembangunan koperasi tersebut terbilang ngebut. Laporan dari jajaran kementerian terkait menyebut, sudah ada belasan ribu unit yang berdiri. Tepatnya, 15.845 Koperasi Merah Putih sudah beroperasi penuh di berbagai daerah. Sementara itu, 19 ribu lainnya sedang dalam tahap pembangunan.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk memastikan kesejahteraan masyarakat rentan. Prabowo ingin rakyat kecil punya pegangan nyata agar tidak terus-terusan babak belur diterjang himpitan ekonomi.
Penulis Andika
Penulis artikel tentang kebijakan publik, peristiwa lokal dan berita pemerintah daerah/pusat, pemerintahan desa dan regulasi regulasi terbaru
