News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Program Makan Bergisi di Blitar Carut Marut, Dua SPPG Gulung Tikar

Program Makan Bergisi di Blitar Carut Marut, Dua SPPG Gulung Tikar

  • account_circle Andika
  • visibility 89
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

 

Desantara, Blitar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blitar gulungtikar. Bukan sekadar isu teknis, dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Blitar tumbang hampir bersamaan, menimbulkan tanda tanya besar soal keseriusan negara menjamin hak gizi anak-anak di penghujung tahun anggaran 2025.

Alarm Bahaya !  SPPG Pakunden Tutup Total dan SPPG Tanjungsari Dinyatakan Darurat

Setelah SPPG Pakunden menghentikan operasional secara total sejak Senin (15 Desember 2025), kini kondisi serupa terjadi di SPPG Tanjungsari. Bedanya, jika Pakunden menutup dapur sepenuhnya, SPPG Tanjungsari memilih jalan darurat: mengganti menu makan bergizi basah dengan makanan kering yang dirapel untuk jatah tiga hari sekaligus.

Langkah ini diambil bukan tanpa sebab. Aliran dana yang seharusnya menopang operasional dapur MBG dilaporkan macet.

Salah satu warga penerima manfaat MBG dari wilayah Tanjungsari, Alfia, membenarkan adanya perubahan drastis tersebut. Informasi itu diterimanya melalui pihak sekolah anaknya pada Selasa 16 Desember 2025.

“Informasinya dari sekolah, jatah Senin, Selasa, dan Rabu diberikan sekaligus, tapi dalam bentuk menu kering,” ujar Alfia kepada media ini .

Hal senada disampaikan Ninda, warga lainnya. Ia mengaku menerima pesan pemberitahuan mengenai penghentian sementara layanan normal MBG.

“Iya, dapat menu kering. Katanya sementara karena ada penghentian operasional,” ucapnya singkat.

Bantuan Pemerintah Belum Cair

Jika SPPG Pakunden sebelumnya menyampaikan alasan “kendala administrasi akhir tahun”, SPPG Tanjungsari justru lebih blak-blakan. Melalui pesan WhatsApp yang diteruskan kepada para penerima manfaat, pengelola dapur secara terbuka menyebut bahwa BantBantuan Pemerintah belum cair
Dalam pesan tersebut, pihak SPPG Tanjungsari mengakui bahwa mereka sebenarnya disarankan untuk menghentikan operasional sejak awal pekan, namun tetap memaksakan layanan dengan dana seadanya.

“Dikarenakan Bantuan Pemerintah yang belum cair, menu yang kami kirimkan terpaksa berupa makanan kering untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sebenarnya kami disarankan berhenti operasional hari Senin, namun tetap kami usahakan agar anak-anak tetap mendapatkan haknya menerima MBG,” demikian petikan pesan yang diterima warga.

Pakunden Lebih Dulu Tutup Total

Sehari sebelumnya, warga Pakunden lebih dulu dikejutkan dengan penghentian total operasional SPPG setempat. Lorenza, salah satu warga Pakunden, mengaku menerima pesan resmi dari Kepala SPPG Kota Blitar Sukorejo Pakunden atau “Dapur Gemilang”, Suprayitno Fitra B.P.

Dalam pesan edarannya, Suprayitno menyatakan bahwa operasional SPPG Pakunden dihentikan sementara mulai 15 Desember 2025, tanpa menyebut batas waktu pasti.

“Sehubungan dengan kendala administrasi akhir tahun dan penyespenyesuaian anggaran Pakunden akan menghentikan sementara operasional hingga batas waktu yang belum ditentukan,” tulis Suprayitno.

Penghentian ini dilakukan tanpa skema kompensasi maupun solusi alternatif bagi penerima manfaat.

Alarm Serius Tata Kelola Anggaran

Rentetan kejadian di Pakunden dan Tanjungsari memunculkan dugaan kuat adanya persoalan sistemik dalampersoalan sistemik dalam mekanisme pencairan anggaran MBG, baik dari pusat maupun daerah, khususnya menjelang tutup buku tahun anggaran 2025 anak dan balita yang seharusnya menerima asupan gizi rutin kini berada dalam posisi rentan. Dapur-dapur yang seharusnya mengepul demi masa depan generasi muda, justru padam satu per satu.

“Kami hanya berharap MBG bisa segera normal kembali,” ujar Lorenza lirih, mewakili kegelisahan para ibu di Blitar.

Di tengah jargon besar tentang pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas generasi bangsa, realitas di lapangan justru menunjukkan ironi: ketika anggaran tersendat, yang pertama kali dikorbankan adalah piring anak-anak.

Penulis

Penulis artikel tentang kebijakan publik, peristiwa lokal dan berita pemerintah daerah/pusat, pemerintahan desa dan regulasi regulasi terbaru

Rekomendasi Untuk Anda

  • Desa Di Tulungagung Bakal Tanggung Cicilan Koperasi Merah Putih Selama Enam Tahun

    Mekanisme Baru DD 2026: Desa di Tulungagung Tanggung Cicilan Koperasi Merah Putih 6 Tahun

    • account_circle Andika
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Sebuah kebijakan revolusioner datang dari desa-desa di Tulungagung. Pemerintah desa akan bertanggung jawab menanggung cicilan Koperasi Merah Putih bagi warganya selama enam tahun, sebuah langkah untuk meringankan beban ekonomi.

  • Korupsi Dana Desa Pasuruan

    Korupsi Dana Desa Pasuruan Saiful Anwar Divonis Penjara Serta Denda Ratusan Juta

    • account_circle Andika
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Korupsi dana desa Pasuruan. Majelis Hakim Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara kepada mantan Kades Ambal-Ambil atas penyelewengan dana desa tahun 2021-2022. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp448 juta atau menghadapi tambahan masa hukuman satu tahun penjara. Putusan Hakim Terkait Kasus Korupsi APBDes Ambal Ambil Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi […]

  • Interview Witness Statement

    Mengumpulkan Bukti Dugaan Penyimpangan: Panduan Lengkap

    • account_circle Andika
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Menemukan dugaan penyimpangan adalah situasi serius yang memerlukan penanganan tepat. Langkah awal yang krusial adalah mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk mendukung klaim Anda. Artikel ini akan memandu Anda secara sistematis.

  • Masyarakat Miliki Hak Kewajiban Terlibat Aktif dalam Pengawasan Dana Desa

    Masyarakat Miliki Hak Kewajiban Terlibat Aktif dalam Pengawasan Dana Desa

    • account_circle Andika
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Dana Desa adalah hak seluruh warga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa secara merata. Masyarakat memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawasi penggunaan anggaran agar transparan, tepat sasaran, dan bebas dari korupsi. Keterlibatan aktif warga dalam musyawarah dan pengawasan lapangan adalah kunci utama keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pernahkah Anda membayangkan jalan setapak […]

  • Membangun Ekosistem Ekonomi Desa Yang Berkelanjutan

    Koperasi Desa & BUMDes: Bersaing Rebut Pasar Lokal

    • account_circle Andika
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes seringkali beroperasi di segmen pasar yang sama, memicu persaingan dalam menarik warga desa. Artikel ini mengupas tantangan dan strategi untuk mencapai sinergi, bukan hanya kompetisi, demi kemajuan ekonomi lokal.

  • Community Growth Happy Villagers

    Transparansi Dana Desa: Publikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes

    • account_circle Andika
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Transparansi pengelolaan dana desa adalah kunci pembangunan yang akuntabel. Artikel ini akan mengupas tuntas pentingnya publikasi dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes, serta laporan pertanggungjawaban APBDes secara terbuka kepada masyarakat. Pahami langkah-langkah dan manfaatnya untuk desa yang lebih maju.

expand_less